Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2021, Betantt.com – Untuk mengetahui berapa UMR tertinggi di Jabar, acuannya adalah kebijakan yang berlaku pada UMK dan UMP di suatu daerah.

Dirangkum dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (22/6/2021), untuk masing-masing daerahnya sehingga kebijakan gaji UMR di Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Barat mengacu pada UMP.

UMP sendiri dipakai sebagai patokan untuk menentukan upah minum kabupaten/kota atau UMK. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Jika bupati atau wali kota belum mengusulkan UMK kepada gubernur untuk disahkan hingga tenggat hari terakhir, maka upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut harus mengacu pada UMP yang ditetapkan gubernur.

Daftar UMR tertinggi di Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di luar Jawa, jika mengacu pada penetapan UMP 2021.

Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Jabar 2021

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 Jabar

Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat di 2021 sebesar Rp 1,810,350. Angka ini sama dengan UMP Tahun 2020. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 561/kep.722/Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Dengan mengikuti kebijakan SE Menaker No.M/II/HK.04/X/2020.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 Jabar

UMK Jawa Barat di 2021 tertinggi ada di Kabupaten Karawang, yakni Rp 4,798,312 Sedangkan, yang terendah terdapat di Kota Banjar sebesar Rp 1,831,884.

Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat di 2021 :

PROVINSI	KETERANGAN
PROVINSI	2020	2021	Persentase Kenaikan (%)	SK Gubernur
JAWA BARAT	Rp 1,810,350	Rp 1,810,350	Tetap	Surat Edaran Nomor 561/kep.722/Yanbangsos/2020

PROVINSI	KABUPATEN / KOTAMADYA	UMK 2020	UMK 2021
Jawa Barat	Kota Banjar	Rp 1,831,884	Rp 1,831,884
	Cianjur (Kabupaten)	Rp 2,534,798	Rp 2,534,798
	Cirebon (Kabupaten)	Rp 2,196,416	Rp 2,269,556
	Kota Cirebon	Rp 2,219,487	Rp 2,271,201
	Kota Sukabumi	Rp 2,530,182	Rp 2,530,182
	Kota Tasikmalaya	Rp 2,264,093	Rp 2,264,093
	Bekasi (Kabupaten)	Rp 4,498,961	Rp 4,791,842
	Kuningan (Kabupaten)	Rp 1,882,642	Rp 1,882,642
	Garut (Kabupaten)	Rp 1,961,085	Rp 1,961,085
	Majalengka (Kabupaten)	Rp 1,944,166	Rp 2,009,000
	Kota Bandung	Rp 3,623,778	Rp 3,742,276
	Bogor (Kabupaten)	Rp 4,083,670	Rp 4,217,206
	Tasikmalaya (Kabupaten)	Rp 2,251,787	Rp 2,251,787
	Ciamis (Kabupaten)	Rp 1,880,654	Rp 1,880,654
	Pangandaran (Kabupaten)	Rp 1,860,591	Rp 1,860,591
	Indramayu (Kabupaten)	Rp 2,297,931	Rp 2,373,073
	Bandung (Kabupaten)	Rp 3,139,275	Rp3.241.929
	Bandung Barat (Kabupaten)	Rp 3,145,427	Rp3.248.283
	Sumedang (Kabupaten)	Rp 3,139,275	Rp3.241.929
	Kota Cimahi	Rp 3,139,274	Rp3.241.929
	Kota Depok	Rp 4,202,105	Rp 4,339,514
	Kota Bogor	Rp 4,169,806	Rp 4,169,806
	Sukabumi (Kabupaten)	Rp 3,028,531	Rp3.125.444
	Kota Bekasi	Rp 4,589,708	Rp 4,782,935
	Karawang (Kabupaten)	Rp 4,594,324	Rp 4,798,312
	Purwakarta (Kabupaten)	Rp 4,039,067	Rp 4,173,568
	Subang (Kabupaten)	Rp 2,965,468	Rp3.064.218

Perbedaan UMP dan UMK

Nah, jika sudah memahami apa itu UMR, selanjutnya penting untuk tahu informasi seputar perbedaan UMP dan UMK. Asal usul UMP dan UMK sebenarnya tidak lepas dari penerapan gaji UMR di masa lalu.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur.

Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota yang penetapannya dilakukan oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut.

Itulah penjelasan mengenai perbedaan UMP dan UMK, termasuk cara penerapan 2 mekanisme pengupahan tersebut di Indonesia.

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I. Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS) Kabupaten/Kota yang sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I.

Semoga artikel mengenai Data UMP/UMR Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2021, bisa bermanfaat untuk Anda. Salam.